Bantuan Sosial Tak Merata: Mengapa Warga Miskin Masih Luput dari Perhatian?

Setiap kali pemerintah mengumumkan program bantuan sosial berupa uang tunai, sembako, maupun subsidi, selalu ada warga miskin yang terlewatkan. Ada ribuan warga yang hidup dalam kesulitan berharap nama mereka termasuk dalam daftar penerima. 

Namun, harapan itu sering kali hanya jadi angan-angan saja. pada faktanya, ada banyak kampung dan lorong sempit kota, masih ada warga miskin yang terus terlewat. Kemiskinan ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang sedikit;  ribuan lamaran, nol panggilan.

Padahal mereka hidup dalam kondisi yang sulit dan benar-benar memprihatinkan. Penghasilan tak tetap, atap rumah bocor, listrik nyala seadanya, dan dapur yang lebih sering kosong. 

Ironisnya, ketika bantuan datang, justru mereka yang hidup relatif lebih layak yang kebagian. Ada yang punya motor, rumah dua lantai, usaha berjalan, dan bahkan ada PNS yang terdaftar sebagai penerima bansos.

Masalah ini bukan hanya soal jumlah bantuan yang terbatas, karena persoalannya Lebih dalam dari itu. Ini mengenai soal siapa yang seharusnya menerima, dan siapa yang benar-benar butuh. 

Sayangnya, jawaban atas pertanyaan itu sering kali kabur karena satu hal mendasar. Data yang tidak bisa diandalkan dan pihak ditingkat desa sering mengutamakan keluarganya sendiri.

Ketika yang Miskin, Tapi Terlewat

Dalam banyak kasus, daftar penerima bantuan sosial yang dibuat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran . 

Faktanya, banyak yang tercatat sebagai miskin padahal sudah tidak layak, sementara yang hidup dalam kemiskinan baru justru tidak masuk data sama sekali.

Proses pendataan pun cenderung formalitas dan tidak pernah ditangani secara serius. Petugas datang, bertanya sebentar, lalu mencatat. Jarang sekali proses itu melibatkan warga secara aktif. 

Warga yang sebenarnya tahu siapa yang benar-benar membutuhkan justru tak diberi ruang menyuarakan. Akibatnya, data jadi tumpang tindih dan tak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Belum lagi soal manipulasi data. Di beberapa wilayah di Indonesia, warga mengeluhkan bahwa nama mereka "ditiadakan" karena tak dekat dengan aparat setempat. 

Ada pula yang dimasukkan karena faktor kedekatan keluarga atau relasi, dan bukan kebutuhan. Praktik semacam ini makin menggerus rasa percaya terhadap program sosial negara.

Lebih Banyak Bukan Berarti Lebih Baik

Sering kali pemerintah bangga mengumumkan bahwa jumlah penerima bantuan meningkat tiap tahunnya. Tapi kenaikan angka tidak selalu berarti keberhasilan. 

Pertanyaan utamanya tetap: apakah bantuan itu benar-benar sampai ke yang paling membutuhkan? pemerintah tampak mampu menjawab pertanyaan ini secara akurat.

Di banyak tempat, warga miskin yang merasa pantas menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Sementara itu, orang yang tidak terlalu kesulitan hidup malah rutin menikmati program bantuan. 

Ketimpangan ini tak hanya soal distribusi yang salah, tetapi juga soal ketidakadilan yang terus terjadi dan dipelihara. Kita juga perlu sadar bahwa bantuan yang salah sasaran bukan sekadar buang-buang anggaran. 

Hal semacam ini tentu menciptakan ketidakpercayaan, dan luka sosial yang sulit disembuhkan di masyarakat. Ketika warga merasa negara hadir hanya untuk "orang dalam" maka hilanglah makna dari kehadiran negara itu sendiri.

Pemerintah Harus Berbenah

Agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, pendekatan lama harus ditinggalkan. Proses pendataan harus lebih terbuka dan partisipatif. 

Penting sekali untuk melibatkan warga secara langsung, RT/RW, dan tokoh masyarakat secara langsung untuk memverifikasi data. Jangan hanya mengandalkan formulir dan angka.

Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sistem yang lebih transparan dan akurat. Sistem digital terintegrasi, yang memantau perubahan ekonomi warga secara berkala. Ini bisa membantu mencegah manipulasi dan mempercepat distribusi.

Yang tak kalah penting, pengawasan harus lebih kuat. Program sosial tidak boleh menjadi alat politik, apalagi ladang keuntungan pribadi. Masyarakat sipil harus diberi ruang untuk mengawasi proses ini secara kritis.

Negara Tak Boleh Salah Alamat

Negara seharusnya hadir paling nyata di tempat-tempat yang paling rapuh dan terpinggirkan. Di rumah-rumah sempit yang dindingnya rapuh dan atapnya bocor. Lihatnya secara dekat di mana dapur-dapur yang jarang mengepul. 

Yang dibutuhkan warga bukan sekadar uang atau sembako, melainkan pengakuan bahwa mereka ada, dan mereka penting. Bantuan sosial bukan soal bagi-bagi, tetapi mengenai keadilan dan pemerintah hadir untuk mereka. 

Dan keadilan sejati adalah saat mereka yang paling tak bersuara akhirnya bisa didengar. Baca juga tentang  janji lapangan kerja.