Ribuan Lamaran, Nol Panggilan: Potret Suram Pencari Kerja di Negeri Sendiri

Ada banyak lulusan universitas ternama sibuk melamar kerja. Harapannya adalah ada satu balasan dari perusahaan yang ia kirimi lamaran. Tak perlu ucapan selamat, cukup undangan wawancara pun sudah membuat hati mereka sedikit lega. 

Namun kenyataannya, hari demi hari berlalu, dan layar itu tetap sunyi. Tak ada kabar dan tak ada panggilan.

Fenomena semacam ini sepertinya bukanlah cerita baru. Banyak pemuda-pemudi yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan segala pengorbanannya. 

Namun mereka harus menghadapi kenyataan yang pahit: mengirim ratusan lamaran, tapi tak satu pun berbuah kesempatan. Mereka tak sedang bermimpi tinggi. 

Mereka hanya ingin bekerja di tanah kelahiran sendiri. Tapi negeri ini tak memihak kepada mereka. Pemerintah selalu bangga menyebut diri tengah menikmati bonus demografi, nyatanya belum sanggup menyediakan ruang yang layak mereka. 

Lalu apa kontribusi pemerintah hari ini? Apakah kerja mereka hanya membesarkan perut para pejabat pemerintah?

Ketika Gelar Tak Lagi Jadi Tiket Masuk

Apakah penyebab hal ini?  Apakah mengenai "minim pengalaman" atau "keterampilan yang tak memadai"? Jawabannya tak sesederhana itu. 

Selama ini, penyebab pengangguran sering dikaitkan dengan keterampilan individu. Namun jarang kita mengulik akar persoalannya. Ada sebuah sistem yang tak terhubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata di lapangan.

Setiap tahun, ada puluhan ribu lulusan baru dilepas oleh kampus-kampus di Indonesia. Namun dunia kerja tampaknya berjalan di jalur yang berbeda. 

Perusahaan banyak yang mengeluhkan kurangnya kompetensi lulusan, sementara lulusan merasa tak pernah benar-benar diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya.

Ada yang lebih rumit lagi, banyak lowongan kerja menulis syarat yang tak masuk akal. Posisi untuk lulusan baru menuntut pengalaman dua tahun. Di sisi lain, program magang yang semestinya jadi jembatan, justru sering dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah ang tanpa kejelasan di masa depan.

Akhirnya, lahirlah lingkaran yang tak terputus: tak bisa dapat kerja karena belum punya pengalaman, dan tak bisa punya pengalaman karena tak pernah diberi kerja.

Negara Tak Bisa Diam

Di tengah kondisi ini, negara seharusnya tak hanya hadir sebagai penonton. Pemerintah memang kerap memamerkan statistik: angka pengangguran turun, pelatihan vokasi digencarkan, dan ekosistem digital terus didorong. 

Tapi apakah semua ini benar-benar menyentuh mereka sedang sibuk mengirim lamaran setiap hari, tanpa kabar? Sudah waktunya kita mengevaluasi secara jujur sistem rekrutmen di Indonesia, terutama di sektor formal. 

Banyak proses perekrutan berlangsung tertutup, bahkan masih kental dengan praktik relasi personal. Meritokrasi kerap jadi jargon belaka. 

Di sisi lain, program-program pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata para pencari kerja. Terlalu sering, pelatihan hanya mengejar angka partisipasi, bukan dampak.

Negara perlu lebih tegas dalam mendorong transparansi dan keadilan dalam rekrutmen. Tak cukup hanya membuka peluang, tapi juga memastikan sistemnya berpihak pada yang benar-benar layak.

Bertahan di Tengah Rasa Letih

Ketika semua pintu terasa tertutup, tak sedikit anak-anak muda akhirnya memilih jalur lain: berdagang online, bekerja lepas, atau bahkan mencari peluang di luar negeri. Bukan karena tak cinta negeri ini, tapi karena merasa tak pernah mendapat ruang di dalamnya.

Namun, tak semua orang punya pilihan yang sama. Masih banyak yang bertahan, tetap mencoba, meski sudah ratusan lamaran dikirim. Mereka tidak malas, bukan pula “generasi rebahan”. 

Mereka justru pejuang yang masih percaya bahwa negeri ini bisa berubah, asalkan diberi kesempatan.

Sudah waktunya kita berhenti menyalahkan individu atas kegagalan sistem. Kita harus berdiri bersama mereka yang mencoba bangkit setiap hari, walau dunia kerja terasa makin menjauh. 

Karena mimpi untuk bekerja dan hidup layak di negeri sendiri seharusnya bukan hal yang tak mungkin. Semoga pemerintah melihat jauh ke bawah, di mana ada ratusan ribu rakyat menangis. 

Jangan menyebarkan janji palsu mengenai lapangan kerja. Baca juga tentang ketika aspirasi tersebut, bagaimana rakyat menyuarakan diri?